Blokir Tiktok Cash, Kominfo Singgung Vtube

Blokir Tiktok Cash, Kominfo Singgung Vtube – Pandemi Covid-19 yang berdampak sistemik terhadap seluruh lini kehidupan justru dimanfaatkan oknum tak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan.

Iming-iming mendapatkan uang mudah membuat banyak orang tergiur menggunakan so called aplikasi penghasil uang dari internet. Alih-alih mendapatkan easy money dengan klik like video, justru menderita kerugian.

Itulah yang dialami korban Tiktok Cash, aplikasi berbasis internet yang baru saja diblokir Kominfo.

Baca juga: Vtube Itu Apa

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan pemblokiran atas situs Tiktokcash karena melanggar ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  Aplikasi yang diblokir itu menjanjikan uang setelah menonton video di platform TikTok.

Menurut Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi menyatakan pemblokiran itu dilakukan sesuai permintaan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kominfo telah melakukan pemblokiran terhadap situs tiktokecash.com, sesuai dengan permintaan resmi dari OJK perihal kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin.

Jubir Kementerian Kominfo pemblokiran itu tidak hanya untuk situs, tetapi juga mencakup media sosial yang terafiliasi ke situs itu.  Media sosial TikTok Cash juga sedang dalam proses blokir.

Jangan salah paham ya, Tiktok Cash berbeda dengan Tiktok, kalau Tiktok yang kamu suka nonton videonya masih aman.

Photo by cottonbro on Pexels.com

Pemblokiran dilakukan karena situs itu melakukan transaksi elektronik yang melanggar hukum. Alasan pemblokiran sebagai transaksi elektronik yang melanggar hukum.

Kasus TikTok Cash ditangani oleh Satgas Waspada Investasi yang beranggotakan 13 kementerian/lembaga. Situs itu melakukan kegiatan pemberian reward kepada anggotanya yang melakukan follow, like, dan menonton video TikTok.

Bahkan, untuk menjadi anggota di platform tersebut, seseorang harus membayar biaya yang bervariasi tergantung tingkat keanggotaannya.

TikTok Cash menerapkan sistem di mana pengguna harus mengundang orang lain untuk ikut bergabung agar dapat meningkatkan keuntungan. Kemudian, saldo sejumlah tertentu bisa dicairkan ke rekening bank pengguna.

Konsep TikTok Cash juga sama dengan Vtube yang telah dinyatakan Satgas Waspada Investasi OJK, sebagai entitas investasi ilegal. Vtube menjanjikan penghasilan mulai Rp 200 ribu hingga jutaan rupiah per bulan hanya dengan menonton tayangan iklan video selama 5-10 menit per hari.

Selain TikTok Cash, masyarakat juga sempat dihebohkan dengan kemunculan VTube, yang menawarkan imbalan poin bagi anggotanya setelah menonton iklan di platform tersebut. Poin yang diperoleh itu dapat ditukar dengan uang tunai. Sebelumnya, OJK juga telah meminta Kominfo untuk memblokir situs dan aplikasi VTube yang bernaung di bawah PT Future View Tech, karena terindikasi sebagai skema money game.

“VTube masuk daftar investasi ilegal oleh Satgas Waspada Investasi sejak Juni 2020,” kata Ketua Satgas Waspada Investasi OJK, Tongam L. Tobing, saat dihubungi Kompas.com, Minggu (14/2/2021).

Melalui unggahan di Instagram, Kominfo juga menyampaikan bahwa saat ini VTube tengah mengajukan izin operasional, dan berada dalam pengawasan Satgas Waspada Investasi. Satgas tersebut beranggotakan 13 kementerian dan lembaga, yang bertujuan untuk mencegah dan menangani maraknya tawaran serta praktik investasi ilegal. Mengenai proses pengajuan izin operasional dari VTube, Tongam mengakui bahwa saat ini pihak VTube memang tengah mengurus izin yang dibutuhkan agar bisa beroperasi.

“Mereka sedang mengurus izin, tapi sebelum ada izin, mereka tidak bisa beroperasi,” ujar Tongam. Dia mengatakan, VTube harus mendapatkan izin terkait dengan usaha jasa periklanan sebelum bisa beroperasi.

Satgas Waspada Investigasi memberikan lima rekomendasi untuk proses normalisasi VTube, yaitu:

  1. Menertibkan komunitas yang saat ini sudah ada
  2. Tidak menggunakan mata uang asing
  3. Tidak ada sistem member get member atau referral point
  4. Poin tidak dibeli dari pengguna lainnya, tapi melalui perusahaan secara langsung
  5. Mengurus server di Indonesia

Sejak tahun 2016, Tim AIS Kementerian Kominfo telah melakukan penanganan terhadap 1.427 website investasi dan forex ilegal.

Dengan rincian sebanyak 20 website pada tahun 2016, 103 website tahun 2017, dan 141 website pada tahun 2018.

Selanjutnya 221 website pada tahun 2019, pada tahun 2020 sebanyak 878 website dan mulai 1 Januari s.d. 11 Februari 2021 sebanyak 64 website.

Sumber: Siaran Pers Kominfo

Tinggalkan Balasan

Adblock Detected!

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.